Dinamika Politik Internal: Pelantikan Ketua Golkar Sumut Andar Amin Harahap Belum Kunjung Jelas.
MEDAN-Hingga saat ini, proses pengukuhan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, masih belum juga terlaksana. Padahal, rentang waktu telah berjalan lebih dari setengah tahun sejak dirinya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berlangsung di Hotel JW Marriott Medan pada 1 Februari 2026.
Ketidakjelasan jadwal pelantikan ini terjadi meskipun seluruh tahapan administratif internal dikabarkan telah tuntas. Jajaran formatur, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebelumnya telah memastikan bahwa draf susunan kepengurusan definitif sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejak awal April 2026.
“Formatur sudah rapat beberapa kali dan sudah tersusun kepengurusannya, sudah di ajukan jugaa ke DPP untuk di SK kan,” kata Ahmad Doli.
Keterlambatan penerbitan SK kepengurusan ini pun memicu beragam spekulasi di ruang publik maupun internal partai. Sebagian pihak menduga penundaan murni disebabkan oleh faktor kesibukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga mengemban tugas negara sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kendati demikian, sejumlah informasi dari internal partai mengindikasikan adanya dinamika politik yang lebih kompleks di balik mandeknya proses tersebut.
Keterlambatan turunnya SK kepengurusan ini dikaitkan dengan dinamika relasi politik tingkat tinggi, di mana Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dikabarkan turut melakukan komunikasi intensif dengan jajaran pengurus pusat.
Pada pelaksanaan Musda XI lalu, arah dukungan politik Bobby diketahui tidak tertuju kepada Andar Amin Harahap, melainkan kepada Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus, yang kala itu batal maju sebagai kandidat akibat tidak terpenuhinya ambang batas minimal dukungan suara sebesar 30 persen.
